 |
| Ilustrasi. Gedung Pemprov Jateng. |
SEMARANG, JATENG TERKINI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera mendirikan Posko Desk Pilkada sebagai langkah strategis dalam memantau potensi kerawanan menjelang Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas dan keamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah provinsi.
“Nanti Pemprov juga akan membuat Posko Desk Pilkada di kompleks Kantor Gubernur,” ujar Muhamad Masrofi, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, saat ditemui di Semarang, Sabtu (3/11/2024).
Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif demi kelancaran pilkada di wilayah Jawa Tengah.
Persiapan menciptakan situasi aman di Jawa Tengah telah dimulai jauh sebelum masa pilkada dimulai. Pemprov Jateng memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemimpin komunitas, pemangku kepentingan, serta media massa. Jejaring sosial juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk konsolidasi dalam mencegah potensi gangguan keamanan.
Dengan adanya Posko Desk Pilkada, Pemprov Jateng akan memantau secara intensif perkembangan pilkada di 35 kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Posko ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan koordinasi terkait kondisi di lapangan.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan bahwa semakin dekatnya hari pencoblosan pada 27 November 2024, maka intensitas kegiatan dan potensi kerawanan bisa meningkat. Ia menekankan pentingnya fungsi pemantauan oleh Posko Desk Pilkada Jawa Tengah untuk memastikan situasi tetap terkendali.
“Ketahui perkembangan dari masing-masing kabupaten/kota. Waktunya sudah semakin mendekati. Kita harus memberikan arahan dan ikut menciptakan suasana yang kondusif,” jelasnya.
Dalam hal ini, Pemprov Jateng juga telah memberikan instruksi kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turut serta memantau perkembangan di daerah masing-masing.
Selain pengawasan langsung di lapangan, Nana juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah untuk aktif memantau media sosial. Hal ini dianggap penting karena media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang bisa memicu ketegangan di masyarakat.
“Kita harus bisa memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” tegas Nana.
Edukasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan yang muncul dari penyebaran informasi yang tidak benar.
