JATENGTERKINI.ID - Pemerintah Jepang telah memberikan izin kepada China, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ikut memantau proses pembuangan air limbah olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima yang akan dibuang ke laut. Keputusan ini diambil setelah lebih dari 10 putaran negosiasi antara China dan Jepang, termasuk konsultasi dengan IAEA.
 | |
| Dok: Antaranews |
Dalam konferensi pers yang digelar di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan, “China telah mengadakan lebih dari 10 putaran negosiasi dan konsultasi dengan Jepang dan IAEA hingga dapat menghasilkan kesepakatan yang dirilis hari ini. Jepang secara tegas berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, melakukan yang terbaik untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, serta melakukan evaluasi berkelanjutan atas dampak ke lingkungan laut dan ekosistem laut.”
Pelepasan air limbah dari PLTN Fukushima dimulai pada 24 Agustus 2023, dengan total sekitar 31.200 ton air olahan yang direncanakan akan dibuang dalam empat putaran selama tahun fiskal 2023. Untuk tahun fiskal 2024, TEPCO, operator PLTN Fukushima Daiichi, berencana untuk melepaskan 54.600 ton air limbah dalam tujuh putaran.
China sebelumnya telah menyatakan penolakan keras terhadap tindakan pembuangan air olahan ini, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Mereka meminta Jepang untuk membentuk pengaturan pemantauan internasional yang independen dan jangka panjang, termasuk pengambilan sampel air olahan dan pemantauan mandiri.
“Jepang menyambut baik pembentukan pengaturan pemantauan internasional jangka panjang dalam kerangka IAEA yang mencakup tahap-tahap utama dalam pembuangan air yang terkontaminasi nuklir, dan akan memastikan bahwa China dan semua pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi secara substantif dalam pengaturan tersebut,” ungkap Mao Ning.
Negara-negara yang terlibat dalam pemantauan diharapkan dapat melakukan perbandingan antar-laboratorium berdasarkan sampel yang diambil. Mao Ning juga menekankan pentingnya dialog yang berbasis sains antara China dan Jepang untuk mengatasi kekhawatiran terkait pembuangan air terkontaminasi.
Terkait dengan larangan impor produk laut Jepang oleh China pasca-pembuangan air limbah, Mao Ning menyatakan bahwa China akan mulai membuka kembali impor setelah terlibat secara substansial dalam pemantauan internasional yang dilakukan di bawah IAEA. “Namun hal itu harus berdasarkan bukti ilmiah baru untuk melanjutkan secara bertahap impor produk akuatik Jepang yang memenuhi persyaratan dan standar regulasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko dan melindungi kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Mao Ning juga menekankan bahwa kesepakatan ini tidak berarti China akan langsung membuka semua produk perikanan dari Jepang. “China akan bertindak sesuai dengan aturan WTO serta hukum dan peraturan di China, menggunakan sains dan fakta sebagai dasar, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Kami akan mulai menyesuaikan langkah-langkah yang relevan berdasarkan bukti ilmiah dan mengadakan konsultasi teknis dengan Jepang,” ujarnya.
Dukungan IAEA terhadap permintaan China juga telah dikonfirmasi. TEPCO Holdings Inc, yang bertanggung jawab atas PLTN Fukushima, telah memulai putaran kedelapan pembuangan air olahan ke laut pada 7 Agustus 2024, dengan sekitar 7.800 ton air buangan dibuang setelah diencerkan dengan air laut.
TEPCO, bersama Badan Tenaga Atom Jepang dan perusahaan riset swasta, melakukan pemantauan konsentrasi zat radioaktif dalam air dari tangki penyimpanan. Mereka memastikan bahwa kadar semua zat kecuali tritium berada di bawah standar nasional. Sementara itu, konsentrasi tritium terdeteksi pada angka 200.000 becquerel per liter, jauh di atas batas yang ditetapkan pemerintah Jepang, yaitu di bawah 1.500 becquerel per liter. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, TEPCO akan mengencerkan air dengan volume 740 kali lebih banyak dari air laut.
Pemerintah Jepang dan TEPCO telah memantau konsentrasi zat radioaktif di sekitar PLTN Fukushima, yang rusak akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011, dan mengklaim tidak ada kelainan yang terdeteksi sejak Agustus 2023.
