Dok: Antaranews |
"Prinsipnya, PKB secara moral akan mensupport dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," ujar Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, setelah menghadiri acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat lalu.
Cak Imin menegaskan bahwa partainya mendukung penuh pembentukan kabinet Prabowo-Gibran, namun tidak merasa berkewajiban untuk terlibat dalam diskusi pembagian jatah menteri. Seluruh proses tersebut diserahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
"Soal kabinet, kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo," tambah Muhaimin, yang pernah menjadi Calon Wakil Presiden RI.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Cak Imin mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Saya belum tahu," jawab Wakil Ketua DPR RI tersebut secara singkat.
Cak Imin menegaskan bahwa partainya mendukung penuh pembentukan kabinet Prabowo-Gibran, namun tidak merasa berkewajiban untuk terlibat dalam diskusi pembagian jatah menteri. Seluruh proses tersebut diserahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
"Soal kabinet, kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo," tambah Muhaimin, yang pernah menjadi Calon Wakil Presiden RI.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Cak Imin mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Saya belum tahu," jawab Wakil Ketua DPR RI tersebut secara singkat.
PKB Ikut Bergabung dengan KIM
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB, M. Hanif Dhakiri, juga menyatakan bahwa PKB resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengenai penunjukan menteri, Hanif menegaskan bahwa hak prerogatif tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden terpilih, Prabowo Subianto.Saat ditanya apakah ada permintaan resmi mengenai usulan nama menteri dari koalisi, Hanif menjawab bahwa hingga saat ini belum ada permintaan tersebut. "Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih," jelas mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tersebut.
Kabinet Prabowo-Gibran Segera Rampung
Sebelumnya, beredar kabar bahwa partai-partai pendukung di Koalisi Indonesia Maju diminta untuk mengajukan nama-nama kadernya sebagai calon menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Proses ini direncanakan akan dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024, dengan target penyelesaian komposisi kabinet lima hari sebelum pelantikan Prabowo-Gibran.Kabinet baru ini diperkirakan akan terdiri dari 44 kursi menteri dan badan, dengan penambahan jumlah kursi dibandingkan kabinet sebelumnya. Jumlah serta nomenklatur kementerian diharapkan rampung dalam waktu dekat, sehingga pemerintahan baru dapat segera bekerja pasca-pelantikan.